(PERSEPSI)

Wonogiri, 26//2018/PERSEPSI. Hasil hutan kayu sudah banyak didengar. Tetapi hasil hutan bukan kayu belum banyak digarap sebagai isu program yang seksis dan memberi daya dukung bagi pembiayaan operasional PERSEPSI.

Perbincangan dengan sejumlah eks staff Timber Forest Trust, saat bertemu di Jakarta maupun pembicaraan lewat telepon, akhirnya ditindaklanjuti dengan pembicaraan yang lebih operasional menjadi program berbasis dorongan pasar. Getah pinus hutan rakyat menjadi inti pembicaraan antara Tim PERSEPSI dan eks staff TFT sebagai perpanjangan dari kelompok pembeli (Buyer Group). Pembicaraan di Wonogiri pada awal Juli 2018, yang merekomendasikan adanya study mikro atas wilayah pasokan getah pinus dilakukan di Ponorogo dan Pacitan. Walhasil, hasil studi ini diminat kelompok pembeli, dan dijajagi untuk bisa menjadi program bersama dengan buyer group pada hari Minggu 5 Agustus 2018 di Fave Hotel Jl Colomoadu Solo, jam 10.00-12.00.

Akan hadir dalam diskusi tersebut dari PERSEPSI diwakili oleh Yanti Susanti (Direktur), Taryanto Wijaya (Wadir PPSDI), Edhy Supriyanto (Wadir PKLH), dan Tri Yuli Umiyati (Wadir PPUKM). Business Meeting tersebut bertujuan untuk menyekati platform bersama dan pembagian peran dalam pengelolaan dan pemasaran hasil hutan bukan kayu berupa getah pinus rakyat dari sejumlah daerah yang didampingi oleh PERSEPSI. Kabupaten Ponorogo, Pacitan, Tulungagung, dan Wonosobo, menjadi lokus yang ditawarkan untuk kerjasama jangka panjang dengan perusahaan pengolah getah pinus rakyat.

ppsdi tw

Wonogiri (PERSEPSI, 6/07/2018).  Bertempat di Aula Kantor Wonogiri, dilakukan diskusi penyiapan penjajagan program baru. Diskusi dihadiri oleh para  Wadir PKLH, PSDM PA, PPSDI dan Bp Sigit dari Timber Forest Trust (TFT) untuk mengusung  gagasan pemanfaatan getah kayu pinus sebagai sumber pendapatan masyarakat selain kayu.

“Potensi ini masih besar dan belum banyak dimanfaatkan. Kami punya jaringan untuk pemasaran yang barangkali bisa digunakan untuk mendayagunakan potensi masyarakat” kata Sigit TFT melalui telepon ketika mengkonfirmasi rencana kehadirannya.

Sebagaimana diketahui potensi getah pinus menyebar  pada desa desa yang diampingi PERSEPSI di hutan rakyat di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Desa Baosan Lor, Baosan Kidul, dan Mrayan  merupakan desa bersertifikat ekolabel dengan standar LEI  maupun FSC. Tetapi karena penguasaan pasar yang kurang baik, serta teknis budidaya yang tidak diajarkan secara baik, menjadikan pinus pinus rakyat.  Desa Baosan Lor telah disertifikasi dengan standar LEI , sedangkan Mrayan dengan standar FSC.

Kegiatan kerjasama pengembangan program diharapkan bisa memperbaiki 1) teknolohi pengelolaan,2) pengembangan kelembagaan, 3) kelancaraan pemasaran  usaha hutan rakyat dan pemanfataan hasilnya bagi masa tunggu panen kayu di tingkat masyarakat.

Sebagaimana diketahui getah pinus merupakan bahan dasar untuk pembuatan gondorukem yang dipakai untuk industri cat, dimana kebutuhannya besar tetapi pasokannya kecil. Selama ini gondorukem banyak dipasok dari Perum Perhutani KPH Lawu DS, dan beberapa hutan rakyat di Lampung. Hutan rakyat di jawa yang mengelola pohon pinus menjadi prioritas untuk mendapatkan dampingan agar mendapatkan nilai ekonomi yang lebih luas. (ppsdi-pklh-tw)

Tahun 2015-2018 benar-benar tahun penuh tantangan bagi manajemen program PERSEPSI. Betapa tidak, jenis standar pengelolaan, cakupan wilayah, dan tuntutan pasar yang harus dijawab makin hadir di depan mata.

Upaya untuk meneguhkan pemihakan pada petani hutan rakyat (grower) di Jawa oleh berbagai pihak menunjukan tanda-tanda kesungguhannya. Hal itu sekurangnya ditunjukan oleh 3 hal, yakni 1) adanya dukungan dari Departemen Kehutanan (BP DAS Solo dan BP2HH Wilayah Surakarta) yang memfasilitasi MoU antara Aliansi Pengelola Hutan Rakyat Lestari (APHRL) Jawa Madura dengan PT Indeks di Sukoharjo, 2) MoU antara SSC Forestry Swedia dengan APHRL Jawa Madura, dan 3) MoU antara PT Sutarindo Pasuruan dengan FMU Enggal Mulyo (Ponorogo) atas dukungan dari WWF dan IKEA.

Keberadaan petai hutan rakyat sebagai penumbuh pohon (grower), industri pengolahan (extractor), dan kelompok penjual sebagai pemasar (marketer) masing-masing memegang peranan penting dalam menyangga mata rantai kelestarian hutan rakyat dan pemanfaatan hasilnya secara adil dan merata serta berkelanjutan. Untuk itu, keberadaan petani ke depan harus mulai digeser di samping sebagai penumbuh juga sebagai pemilik (owner) badan usaha bersama industri pengolahan, dan badan usaha milik negara yang (Perum Perhutani).

Upaya menyiapkan petani hutan rakyat untuk memiliki perusahaan patungan bersama (joint venture corporation)  atau Perusahaan Tri Partit sedang disiapkan oleh Selopuro Business Meeting Point (SBMP) bekerja sama dengan  Perhimpunan untuk Studi dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial (PERSEPSI) dan SSC Forestry (Swedia) dan Perum Perhutani Pusat Juni 2014-hingga Desember 2016.  Perusahaan Tri Partit ini menempatkan FMU Hutan rakyat sebagai pemasok kayu sertifikasi, Asosiasi FMU sebagai pemilik perusahaan, sekaligus pengelolaa usaha dalam kerangka bisnis untuk bisa memasok produk hasil hutan ke pasar Swedia dan Eropa.

Ada 3 tahapan pemberdayaan penting dilakukan dalam hal ini yakni 1) penyiapan kelembagaan dan sumberdaya manusia, 2) penataan sarana dan prasarana fisik dalam tata letak produksi, dan 3) penggarapan pesanan dan pemasarannya secara terkoordinasi, rapih dan berkelanjutan.

Program penyiapan Sertifikasi Berkelompok (Group Certification ) dengan standar Forest Stewardship Council (FSC) baik di Kecamatan Senduro (Lumajang) maupun Punung, Donorojo dan Pringkuku (Kebumen) menjadi pendekatan baru untuk mengefektifkan pengelolaan program. Dukungan dari IKEA dan WWF diharapkan memberikan upaya lebih kuat dalam mempromosikan PERSEPSI sebagai NGO yang juga mampu sebagaimana yang dilakukan oleh PT SOBI.  Sertifikasi Berkelompok memungkinkan dikembangkan di luar Jawa untuk 2018-2020.

Sebagai organsiasi nirlaba, tetapi harus menyiapkan kelompok dampingan dalam rangka mencari laba (waralaba) melalui bisnis berbasis pengembangan sumberdaya lokal, tentu menjadi tantangan baru yang harus dijawab oleh PERSEPSI dengan konsep yang jelas, kebijakan yang tegas, dan alokasi sumberdaya manusia yang konsisten dan kreatif.

PPSDI – PKLH

Rembang, 28/4/2018. Masyarakat pesisi memiliki keunikan tersendiri dalam bertahan hidup. Kondisi laut yang tidak menentu dengan gempuran ombaknya, serta kebijakan negara yang cenderung kurang mendukung mereka, telah menjadikan masyarakat pesisir kehilangan banyak langkah dengan mereka yang berada di kawasan pertanian dan perkotaan.

PERSEPSI hadir melalui kerjasama dengan Asssosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK) Wilayah Jawa sembari menggandeng  Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana di

Program Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan di Kabupaten Rembang sudah dimulai sejak Tahun 2016. Program ini awalnya adalah Program Pendidikan Kemasyarakatan yang telah dilakukan oleh DP3AKB (sebelumnya BP3AKB) Propinsi Jawa Tengah. Melalui program ini telah membentuk kelompok perempuan bernama Pantura Mekar Jaya (PMJ) dengan anggota sebanyak 32 orang.

Program ini berlangsung sejak 2014, 2015, 2016, 2017. PERSEPSI melakukan supervisi dan evaluasi tahunan atas program ini atas permintaan ASPPUK Wilayah Jawa dan DP3AKB (sebelumnya BP3AKB) Propinsi Jawa Tengah , pada 28 April 2018. Yanti Susanti (Direktur), dan Tri Yuli Umiyati (Wadir PPUKM) hadir memfasilitasi proses tersebut di Desa Kalipang, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

Secara umum tujuan Supervisi adalah sebagai berikut 1) Mengetahui   perkembangan    kelompok      perempuan   dan   LKP   paska pelatihan, 2)  Mengetahui hambatan dan pendukung pelaksanaan program. 3)  Meningkatkan koordinasi kelompok perempuan, Pemerintah Desa dan OPD Pemberdayaan Perempuan Kabupaten.

Turut serta memberikan sambutan pada acara ini  Budi Dayanti dan Ragil Wilantika dari DP3AKB Propinsi Jawa Tengah, dan Hersus dari Dinsos PP KB Kabupaten Rembang. Supervisi dilakukan dengan diskusi kelompok terfokus, wawancara, pengisian kuosener, serta pengecekan dokumen dan bukti perkembangan lain. “Pantura Mekar Jaya” merupakan Kelompok Usaha Ekonomi Perempuan yang kemudian melahirkan Lembaga Keuangan Perempuan (LKP) yang dikelola oleh dan untuk mereka dengan pendekatan dan prinsip prinsip perkoperasian.

Hasil supervisi menunjukan 1) Ada  penambahan  wawasan  dan  pengetahuan,  terkait  pengalaman berorganisasi maupun pengembangan usaha, 2)  Ada peningkatan kapasitas diri PUK, seperti semakin percaya diri, 3) berani menyampaikan pendapat, tidak takut bertemu orang (pejabat), 4)bisa memimpin rapat/pertemuan rutin, 5) bisa menjalankan administrasi kelompok meski sederhana, 6)  Rintisan usaha bersama mulai berjalan.

Adapun masalah dan rekomendasi tindaklanjut dari supervisi ini adalah sebagai berikut. Permasalahan yang masih dihadapi  berupa :a.   Pengurus  maupun  anggota  belum  mumpuni  dalam  pengelolaan kelompok sehingga perkembangan kelompok belum bisa dirasakan secara maksimal., b.   Adanya  ego  wilayah  antar  anggota,  memyebabkan  kekompakan antar anggota kurang.      c.   Kapasitas anggota yang belum merata diantara sesama anggota sehingga  akses  kegiatan  di  luar  kelompok  hanya  oleh  orang tertentu.

Adapun rekomendasi untuk mengetasi masalah yang dihadapi beruoa : a.   Perlunya  pelatihan  Management  Organisasi  untuk  meningkatkan kapasitas pengurus dalam pengelolaan kelompok, b.   Perumusan aturan kehadiran dalam kegiatan kelompok, c.   Perlu  pengawalan  dalam  penegakan  aturan  maupun  kegiatan- kegiatan kelompok, d.   Mendorong     munculnya    kader    untuk    mengawal     keberadaan kelompok, e.   Perlunya dukungan nyata dari pemerintahan Desa Kalipang untuk penguatan kelembagaan kelompok.

Progran ini memberikan pengalaman dan tantangan baru bagi PERSEPSI untuk mengembangkan pogran terpadu yang menggabungkan aspek keuntungan pemberdayaan perempuan, konservasi lingkungan dan pengembangan ekonomi melalui kerjasama dari para oemangku kepentingan di sektor pesisir dan kelautan.

ppsdi- ppukm 2018