• Menjaga Konsisten Kebijakan dan Implemenasi Program
  • PERSEPSI bekerja bersama masyarakat untuk konservasi tanah dan air dalam rangka Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA)
  • Rapat Kerja PERSEPSI Tahun 2018
  • Pelatihan Inventori Hutan Rakyat di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur
  • Desa Program Terpadu
    Semagar, Girimarto, Wonogiri, Jawa Tengah

logo-header

Perhimpunan untuk Studi dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial

(PERSEPSI)

w1

Bertumpu pada sumberdaya lokal

Mewujudkan tatanan masyarakat yang berkeadilan gender dan bertumpu pada sumberdaya lokal.
Selengkapnya
w1

Peran Masyarakat                  

Meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat sipil melalui pendidikan kritis dan advokasi.
Selengkapnya
w1

Kontrol Masyarakat                    

Meningkatkan akses dan kontrol masyarakat terhadap sumberdaya politik, ekonomi, lingkungan dan budaya.
Selengkapnya
w1

Pengelolaan Lingkungan Hidup

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Selengkapnya

Tentang Kami

 

 img_20161127_135109

 

Perhimpunan untuk Studi dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial (PERSEPSI) merupakan penjelmaan dari Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) cabang Klaten.

 

Selengkapnya

Berita Terbaru

PERSEPSI DAN GNKPA SUB DAS KEDUANG 2018
Wonogiri, 6 September 2018.  PERSEPSI melatih 102 petani dan 13 Petugas Lapang Dinas dalam  Pelatihan untuk Pelatih Konservasi Tanah dan Air di Sub DAS Keduwang , DAS Solo Hulu.  Training

Profil Kami

p1
 
p2
 
p3
 

Program

Keahlian

Kontak

 

Ada 3 program kegiatan yang dilakukan oleh PERSEPSI
1. Bidang Pertanian, Kehutanan Dan Lingkungan Hidup ( PKLH)
Merupakan program untuk menjawab tantangan  
2. Bidang Pemberdayaan...

 

 

PERSEPSI yang telah eksis sejak tahun 1979 atau sejak LP3ES memiliki Sumber Daya Manusia yang  berpengalaman dengan keahlian sbb :
1. Partisipatory Rural Appraisal (PRA)...

 

 

Perhimpunan untuk Studi dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial (PERSEPSI)
Jl. Klaten-Jatinom Km. 3 Kwaren, Ngawen, Klaten, Jawa Tengah- Indonesia
Telp...

 

Selengkapnya

Selengkapnya

Selengkapnya

sfsd sdf sdghfsd  egew  ford sada sds UNDP_Nepal 

Berita Terbaru

Fans Page

Pengunjung

Kontak Kami

Kunjungan FMU Enggal Mulyo ke Kulon Progo

Kunjungan FMU Enggal Mulyo ke Kulon Progo

Oleh : Asykur Rifani

Salah satu kegiatan Perhimpunan untuk Studi dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial (PERSEPSI) di Bidang PKLH adalah pendampingan FMU Enggal Mulyo di Desa Mrayan, Kec. Ngrayun, Kab. Ponorogo menuju sertifikasi FSC (Forest Stewardship Council). FMU ini sebelumnya  telah mendapatkan sertifikat SVLK dengan nomor 0002/MHI-VLKH pada Bulan Maret 2012.  Dalam rangka menuju pre dan main assessment sertifikasi FSC, FMU Enggal Mulyo melakukan study banding ke Koperasi Wana Lestari Menoreh (KWLM) Kabupaten Kulonprogo yang telah mendapatkan sertifikat pada 16 maret 2011 oleh Lembaga Sertifikasi The Rainforest Alliance.  kegiatan ini dilakukan pada tanggal 21 Juni 2014 dengan beberapa pengurus inti  FMU Enggal Mulyo, Kepala Desa Mrayan, PKL Kecamatan Ngrayun dan personil dari PERSEPSI.

Adapun tujuan dari studi banding ini adalah :

  1. Untuk mengetahui pengorganisasian kelompok
  2. Cara mempersiapkan kelompok menuju koperasi
  3. Dokumen apa saja yang dibutuhkan dalam rangka penilaian ujian sertifikasi FSC
  4. Bagaimana penerapan lacak balak dan pengorganisasian pasca sertifikasi.
  5. Manfaat praktis pasca didapatkannya sertifikat FSC.

Difasilitasi oleh Bp. Subagyo selaku ketua pelaksana dan Bp. Sri Windratmo selaku ketua pengurus KWLM disampaikan kepada kami tentang proses pembentukan koperasi sampai diperolehnya sertifikat FSC yang merupakan tujuan utama dari KWLM. Semula KWLM hanya beranggotakan 20 orang dari 11 desa dengan luasan hutan rakyat seluas 110 Ha. Karena masyarakat dari desa sekitar menangkap bahwa KWLM memiliki prospek yang cerah, maka dalam perkembangannya saat sekarang anggotanya bertambah menjadi 18 desa. Komoditas yang dikembangkan oleh masyarakat di 18 desa yang menjadi anggota KWLM adalah mahoni, sengon, dan sonokeling.

Salah satu yang menarik bagi peserta kunjungan dari Ponorogo adalah SOP penebangan. Yaitu pohon yang boleh ditebang minimal memiliki keliling 25 cm dan setiap menebang 1 pohon akan memperoleh 10 bibit dari koperasi. Dengan adanya SOP seperti ini maka akan terjamin kelestarian hutan rakyat anggota KWML di 18 desa.

KWML juga memberi fasilitas kepada anggota untuk mengantisipasi adanya tebang butuh. Yaitu dengan fasilitas kredit tunda tebang yang difasilitasi oleh KWLM dengan program kredit “CUKATA”.

Terkait dengan tata niaga kayu, Kayu yang dijual oleh petani akan dibeli oleh koperasi dengan 2 cara, yaitu :

  1. Koperasi membeli harga sesuai dengan volume log yang telah siap angkut atau sudah disiapkan dipingir jalan
  2. Koperasi membeli kayu dengan kondisi masih berupa tegakan.

Akhir dari Study banding dilanjutkan dengan melihat depo milik koperasi sambil melihat kodefikasi lacak balak serta ada saran agar kedepannya SKAU dikeluarkan oleh koperasi sehingga akan termonitor penebangan yang dilakukan dan data penebangan akan lebih valid.

 

 

PERSEPSI Melakukan Perluasan SVLK bagi Hutan Rakyat

DSC01831Dengan di dukung oleh Uni Eropa, Perhimpunan untuk Studi dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial (PERSEPSI) melakukan perluasan SVLK bagi hutan rakyat di 3 wilayah Kabupaten di Jawa Timur. Adapun wilayah tersebut meliputi 7 desa di Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, 5 desa di Kecamatan Panekan dan Sidorejo Kabupaten Magetan dan 6 Desa di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

Dengan adanya dukungan dari Pemerintah Daerah Ngawi, Magetan dan Madiun diharapkan masyarakat dari 18 desa di 3 Kabupaten yang tergabung dalam 3 FMU (Forest Managemen Unit) akan dapat memperoleh Sertifikat VLK. Dimana pada tahun 2015 sudah akan diberlakukan.   

FLEGT-VPA (Forest Low Enforcement, Governance and Trade-Volountary Partnership Agreement / Perjanjian Kemitraan Sukarela tentang Penegaan Hukum, Ketatalaksanaan dan Perdagangan di Bidang Kehutanan) bertujuan untuk menghentikan perdagangan kayu ilegal dan memastikan bahwa kayu dan produk kayu adalah legal.

Indonesia merupakan negara pengekspor terbesar kayu dan negara pertama di Asia yang menandatangani FLEGT-VPA dengan Uni  Eropa. Penandatanganan tersebut merupakan puncak dari enam tahun perundingan intensif dan konstruktif, yang melibatkan sektor swasta, masyarakat sipil dan pemerintah dari kedua belah pihak.

Perjanjian tersebut menyangkut sistem lisensi untuk produk kayu yang diekspor dari Indonesia ke salah satu dari 28 negara anggota Uni Eropa, berdasarkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), sistem nasional pertama kayu legalitas di dunia yang dilaksanakan berdasarkan prinsip FLEGT.

Setelah FLEGT-VPA sepenuhnya operasional dan lisensi FLEGT dikeluarkan, produk kayu Indonesia akan diakui berada dalam kepatuhan penuh dengan Uni Eropa Timber Regulation (UETR) Nomor 995/2010, yang melarang penempatan kayu ilegal di pasar Uni Eropa. Operator dan pedagang tidak perlu melakukan proses due diligence pada legalitas kayu untuk FLEGT berlisensi produk.

SVLK diterapkan terhadap seluruh simpul pergerakan kayu mulai dari pemilik ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, tempat penampungan kayu, industry primer maupun industry lanjutan. Dari keseluruhan simpul tersebut, khususnya bagi pengelola hutan hak dan industry kecil, penyebaran pengetahuan dan informasi mengenai lisensi FLEGT sampai dengan proses pendampingan terhadap penerapan SVLK masih kurang dilakukan. Proses  ini perlu diperkuat untuk mencapai pemenuhan legalitas, termasuk di dalamnya penguatan kepada para pihak terkait yang terlibat dalam pemenuhan SVLK.

 

Ribuan Orang Difabel di Klaten Tak Dapat Jaminan Sosial

difabel

Nasib difabel di Klaten masih jauh dari jangkauan jaminan kesehatan. Hal itu terbukti masih adanya ribuan orang difabel di Klaten yang belum memiliki Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Data di Paguyuban Penyandang Cacat Klaten (PPCK), dari total 9.200 orang difabel, hanya 40% yang sudah memiliki jaminan kesehatan.

Permasalahan itu muncul saat Sarasehan Refleksi Dua Tahun Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten No. 2/2011 tentang Kesetaraan, Kemandirian, dan Kesejahteraan Difabel di Aula Bank Klaten, Kamis (5/12/2013). Selain jaminan kesehatan, perhatian pemerintah juga masih kurang di bidang pendidikan, dan pekerjaan.

“Walaupun Perda itu sudah diterbitkan dua tahun lalu, namun belum semua bidang ada kesetaraan difabel. Dari 9.200 orang difabel yang ada di Klaten, baru 40% yang sudah mendapat jaminan kesehatan. Selain itu, masih ada seorang anak difabel yang ditolak ketika hendak mendaftar di sekolah umum dengan berbagai alasan. Juga, akses untuk mendaftar PNS [pegawai negeri sipil] yang masih sulit terutama saat tes kesehatan,” kata Ketua PPCK, Edi Subagyo, saat menjadi pembicara dalam sarasehan.

Permasalahan lain, lanjut dia, adalah sejumlah fasilitas umum yang belum ramah difabel. Misalnya ada salah satu trotoar yang terganggu tiang listrik, pohon, bahkan digunakan sebagai lapak pedagang kaki lima (PKL). Ia berharap Pemkab Klaten bisa memperhatikan permasalahan yang masih dialami para difabel sehingga implementasi perda tersebut bisa maksimal.

Perwakilan dari Pusat Pengembangan dan Pelatihan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (PPRBM) Solo, Dyah Ningrum Roosmawati, juga membeberkan hasil penelitiannya tentang keadaan difabel di Klaten. Saat penelitian, ia mengumpulkan 60 responden yang terdiri atas 40 orang difabel anak dan 20 orang difabel dewasa. Hasil penelitian itu dibagi menjadi beberapa kategori, di antaranya kesetaraan di bidang pendidikan, kesehatan, dan kekerasan yang dialami difabel. “Hasil penelitian kami, di bidang kesehatan, 50% dari 60 responden tidak memilki jaminan sosial seperti BLSM [bantuan langsung sementara masyarakat] dan jaminan kesehatan,” katanya saat paparan dalam sarasehan.

Di bidang pendidikan, lanjut dia, 35% difabel dari total responden, ditolak saat hendak masuk sekolah umum, bahkan sekolah inklusi. Alasan penolakan itu karena keterbatasan guru pendamping atau kuotanya penuh. “Padahal, penolakan itu tidak sesuai amanat undang-undang yakni semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan,” ujarnya.

Selain itu, dari semua responden tersebut, sebesar 54% difabel telah mengalami kekerasan psikis. Sedangkan pelaku kekerasan tertinggi berasal dari keluarga yakni sebesar 33% dan dari guru dengan 21%. “Masih banyaknya permasalahan di lapangan karena difabel masih dianggap lemah sehingga rentan dengan tindak kekerasan. Untuk itu, harus ada peran dari semua pihak mengembangkan diri para difabel sehingga mendukung implementasi Perda Difabel di Klaten agar lebih maksimal,” tuturnya.

Penyegaran Staf

RUA 3

Memasuki tahun 2014 PERSEPSI melakukan penyegaran terhadap staf-nya dengan melakukan review dalam bentuk pelatihan pendampingan sertifikasi hutan rakyat baik PHBML maupun SVLK  dengan system LEI dan FSC. Pelatihan ini merupakan bentuk komitmen PERSEPSI terhadap staf agar dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya dengan semangat baru.

Dalam penyegaran atau pelatihan ini akan dilakukan review terhadap apa yang telah dilakukan pada tahun 2013 untuk dievaluasi sebagai bentuk upaya perbaikan dalam menyelaesaikan pekerjaan pada tahun 2014 maupun akan dijadikan dasar untuk melaksanakan pekerjaaan pada tahun-tahun berikutnya.

Pelatihan akan dilakukan selama 3 hari yaitu pada tanggal 15 sd 17 Januari 2014 di kantor cabang PERSEPSI Wonogiri dengan diikuti oleh 11 orang staf. Sebagai narasumber dalam pelatihan ini adalah staf senior PERSEPSI atau staf yang memiliki ketrampilan dan pengalaman yang lebih mumpuni. Metode pelatihan lebih banyak dengan melakukan diskusi dan sharing pengalaman yang akan mendorong seluruh peserta untuk dapat menyampaikan pengalamannya dan dilakukan upaya perbaikan untuk pelaksanaan kegiatan pada waktu-waktu yang akan datang.

Penanggung jawab pelatihan adalah Wakil Direktur SDM PERSEPSI: Rody Hanan Wibowo

Didukung oleh Manager Kantor Wonogiri : Noor Chalimah