Kunjungan FMU Enggal Mulyo ke Kulon Progo
Kunjungan FMU Enggal Mulyo ke Kulon Progo
Oleh : Asykur Rifani
Salah satu kegiatan Perhimpunan untuk Studi dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial (PERSEPSI) di Bidang PKLH adalah pendampingan FMU Enggal Mulyo di Desa Mrayan, Kec. Ngrayun, Kab. Ponorogo menuju sertifikasi FSC (Forest Stewardship Council). FMU ini sebelumnya telah mendapatkan sertifikat SVLK dengan nomor 0002/MHI-VLKH pada Bulan Maret 2012. Dalam rangka menuju pre dan main assessment sertifikasi FSC, FMU Enggal Mulyo melakukan study banding ke Koperasi Wana Lestari Menoreh (KWLM) Kabupaten Kulonprogo yang telah mendapatkan sertifikat pada 16 maret 2011 oleh Lembaga Sertifikasi The Rainforest Alliance. kegiatan ini dilakukan pada tanggal 21 Juni 2014 dengan beberapa pengurus inti FMU Enggal Mulyo, Kepala Desa Mrayan, PKL Kecamatan Ngrayun dan personil dari PERSEPSI.
Adapun tujuan dari studi banding ini adalah :
- Untuk mengetahui pengorganisasian kelompok
- Cara mempersiapkan kelompok menuju koperasi
- Dokumen apa saja yang dibutuhkan dalam rangka penilaian ujian sertifikasi FSC
- Bagaimana penerapan lacak balak dan pengorganisasian pasca sertifikasi.
- Manfaat praktis pasca didapatkannya sertifikat FSC.
Difasilitasi oleh Bp. Subagyo selaku ketua pelaksana dan Bp. Sri Windratmo selaku ketua pengurus KWLM disampaikan kepada kami tentang proses pembentukan koperasi sampai diperolehnya sertifikat FSC yang merupakan tujuan utama dari KWLM. Semula KWLM hanya beranggotakan 20 orang dari 11 desa dengan luasan hutan rakyat seluas 110 Ha. Karena masyarakat dari desa sekitar menangkap bahwa KWLM memiliki prospek yang cerah, maka dalam perkembangannya saat sekarang anggotanya bertambah menjadi 18 desa. Komoditas yang dikembangkan oleh masyarakat di 18 desa yang menjadi anggota KWLM adalah mahoni, sengon, dan sonokeling.
Salah satu yang menarik bagi peserta kunjungan dari Ponorogo adalah SOP penebangan. Yaitu pohon yang boleh ditebang minimal memiliki keliling 25 cm dan setiap menebang 1 pohon akan memperoleh 10 bibit dari koperasi. Dengan adanya SOP seperti ini maka akan terjamin kelestarian hutan rakyat anggota KWML di 18 desa.
KWML juga memberi fasilitas kepada anggota untuk mengantisipasi adanya tebang butuh. Yaitu dengan fasilitas kredit tunda tebang yang difasilitasi oleh KWLM dengan program kredit “CUKATA”.
Terkait dengan tata niaga kayu, Kayu yang dijual oleh petani akan dibeli oleh koperasi dengan 2 cara, yaitu :
- Koperasi membeli harga sesuai dengan volume log yang telah siap angkut atau sudah disiapkan dipingir jalan
- Koperasi membeli kayu dengan kondisi masih berupa tegakan.
Akhir dari Study banding dilanjutkan dengan melihat depo milik koperasi sambil melihat kodefikasi lacak balak serta ada saran agar kedepannya SKAU dikeluarkan oleh koperasi sehingga akan termonitor penebangan yang dilakukan dan data penebangan akan lebih valid.
berita contoh
bfdwbyfiuwdu i fue fnew ud wiu s
Ribuan Orang Difabel di Klaten Tak Dapat Jaminan Sosial
Nasib difabel di Klaten masih jauh dari jangkauan jaminan kesehatan. Hal itu terbukti masih adanya ribuan orang difabel di Klaten yang belum memiliki Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Data di Paguyuban Penyandang Cacat Klaten (PPCK), dari total 9.200 orang difabel, hanya 40% yang sudah memiliki jaminan kesehatan.
Permasalahan itu muncul saat Sarasehan Refleksi Dua Tahun Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten No. 2/2011 tentang Kesetaraan, Kemandirian, dan Kesejahteraan Difabel di Aula Bank Klaten, Kamis (5/12/2013). Selain jaminan kesehatan, perhatian pemerintah juga masih kurang di bidang pendidikan, dan pekerjaan.
“Walaupun Perda itu sudah diterbitkan dua tahun lalu, namun belum semua bidang ada kesetaraan difabel. Dari 9.200 orang difabel yang ada di Klaten, baru 40% yang sudah mendapat jaminan kesehatan. Selain itu, masih ada seorang anak difabel yang ditolak ketika hendak mendaftar di sekolah umum dengan berbagai alasan. Juga, akses untuk mendaftar PNS [pegawai negeri sipil] yang masih sulit terutama saat tes kesehatan,” kata Ketua PPCK, Edi Subagyo, saat menjadi pembicara dalam sarasehan.
Permasalahan lain, lanjut dia, adalah sejumlah fasilitas umum yang belum ramah difabel. Misalnya ada salah satu trotoar yang terganggu tiang listrik, pohon, bahkan digunakan sebagai lapak pedagang kaki lima (PKL). Ia berharap Pemkab Klaten bisa memperhatikan permasalahan yang masih dialami para difabel sehingga implementasi perda tersebut bisa maksimal.
Perwakilan dari Pusat Pengembangan dan Pelatihan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (PPRBM) Solo, Dyah Ningrum Roosmawati, juga membeberkan hasil penelitiannya tentang keadaan difabel di Klaten. Saat penelitian, ia mengumpulkan 60 responden yang terdiri atas 40 orang difabel anak dan 20 orang difabel dewasa. Hasil penelitian itu dibagi menjadi beberapa kategori, di antaranya kesetaraan di bidang pendidikan, kesehatan, dan kekerasan yang dialami difabel. “Hasil penelitian kami, di bidang kesehatan, 50% dari 60 responden tidak memilki jaminan sosial seperti BLSM [bantuan langsung sementara masyarakat] dan jaminan kesehatan,” katanya saat paparan dalam sarasehan.
Di bidang pendidikan, lanjut dia, 35% difabel dari total responden, ditolak saat hendak masuk sekolah umum, bahkan sekolah inklusi. Alasan penolakan itu karena keterbatasan guru pendamping atau kuotanya penuh. “Padahal, penolakan itu tidak sesuai amanat undang-undang yakni semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan,” ujarnya.
Selain itu, dari semua responden tersebut, sebesar 54% difabel telah mengalami kekerasan psikis. Sedangkan pelaku kekerasan tertinggi berasal dari keluarga yakni sebesar 33% dan dari guru dengan 21%. “Masih banyaknya permasalahan di lapangan karena difabel masih dianggap lemah sehingga rentan dengan tindak kekerasan. Untuk itu, harus ada peran dari semua pihak mengembangkan diri para difabel sehingga mendukung implementasi Perda Difabel di Klaten agar lebih maksimal,” tuturnya.
Penyegaran Staf
Memasuki tahun 2014 PERSEPSI melakukan penyegaran terhadap staf-nya dengan melakukan review dalam bentuk pelatihan pendampingan sertifikasi hutan rakyat baik PHBML maupun SVLK dengan system LEI dan FSC. Pelatihan ini merupakan bentuk komitmen PERSEPSI terhadap staf agar dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya dengan semangat baru.
Dalam penyegaran atau pelatihan ini akan dilakukan review terhadap apa yang telah dilakukan pada tahun 2013 untuk dievaluasi sebagai bentuk upaya perbaikan dalam menyelaesaikan pekerjaan pada tahun 2014 maupun akan dijadikan dasar untuk melaksanakan pekerjaaan pada tahun-tahun berikutnya.
Pelatihan akan dilakukan selama 3 hari yaitu pada tanggal 15 sd 17 Januari 2014 di kantor cabang PERSEPSI Wonogiri dengan diikuti oleh 11 orang staf. Sebagai narasumber dalam pelatihan ini adalah staf senior PERSEPSI atau staf yang memiliki ketrampilan dan pengalaman yang lebih mumpuni. Metode pelatihan lebih banyak dengan melakukan diskusi dan sharing pengalaman yang akan mendorong seluruh peserta untuk dapat menyampaikan pengalamannya dan dilakukan upaya perbaikan untuk pelaksanaan kegiatan pada waktu-waktu yang akan datang.
Penanggung jawab pelatihan adalah Wakil Direktur SDM PERSEPSI: Rody Hanan Wibowo
Didukung oleh Manager Kantor Wonogiri : Noor Chalimah