GAGASAN PROGRAM INNOVATIF

PENDAHULUAN

NGO di ujung tanduk. Ketika rakyat di sebuah negara berada dalam kungkungan kebijakan dan program pembangunan yang lebih memihak kelas mapan, NGO bergerak melakukan sejumlah aksi memperkuat kelompok basis untuk menuntut hak. Namun ketika peran mendidik rakyat mulai dimainkan oleh Pemerintah melalui lembaga-lembaga konsultan, peran NGO makin terpinggirkan. Sejumlah NGO yang semula bak cendawan di musim hujan, tergulung secara perlahan begitu muncul program nasional pemberdayaan masyarakat. Sejumlah aktifis NGO yang semula bersikap ideologis dan kritis, secara perlahan ditaklukan oleh mekanisme keproyekan dan tunduk pada kebijakan Pemerintah, dan menjadi peminta-minta baru, dalam menuntut mendapat bagian dalam pendampingan kelompok masyarakat. Ini sebuah ironi, dari sikapnya semula yang mendorong kemandirian, sikap kritis, dan keberlanjutan.

Titik Pangkal Pergulatan

Sebenarnya, pada dasarnya menjadi tanggungjawab Pemerintah atas nama negara untuk memberdayakan masyarakatnya. Namun demikian, banyaknya kebutuhan masyarakat dan terbatasnya anggaran pemerintah sering menjadi alasan, tersingkirnya kelompok-kelompok masyarakat yang tidak beruntung dari proses pembangunan. Pada situasi demikian kelompok-kelompok kritis yang tergabung dalam Organisasi Non Pemerintah (NGO) menemukan alasan pembenar untuk melakukan pembelaan hak, pemberdayaan masyarakat.

NGO hadir membangun penyelesaian atas masalah dan pengembangan atas potensi lokal, dengan lingkup sempit, dengan pendekatan partisipatif, dirasakan lebih menjawab problem riil di tingkat masyarakat. Programnya bersifat baru, dukungan manajemen yang efektif, menjadikan NGO seakan berada dki atas angin.

Namun demikian , kemampuan pendanaan mandiri, ruang lingkup yang ditangani sempit, SDM yang kurang memadai dan transfer kemandirian yang lemah, menjadikan program-program NGO seperti obor minyak, makin lama makin redup, dan mereka meninggalkan masyarakat dampingannya (grassroot) atas nama mencari kelayakan ekonomi keluarga dan masa depan.

NGO ditinggalkan, dan hanya sedikit yang masih dapat dan mau bertahan menjadi pegiat (aktifis) di NGO, bejibaku dengan program pengorganisasian kelompok basis, advokasi untuk perubahan kebijakan, hingga pembelaan hukum di pengadilan.

Kemandirian NGO

NGO memiliki empat pilar utama agar tetap memiliki daya kritis, daya dorong bagi perubahan, sebagai berikut:

2) Kelembagaan masyarakat yang dibentuk untuk menjaga sikap dan kritis dan sistem pengendalian perubahan.

3) Kemandirian dan keragamaan sumber pendanaan

4) Program yang innovatif (baru) dan dibutuhkan untuk mendukung bisnis masyarakat,

Jika salah satu dari empat pilar itu runtuh, maka menjadi berat bagi NGO untuk tegak dan tetap bersikap kritis dalam perubahan pembangunan , dimana akses dan kontrol atas keputusan pembangunan sudah begitu terbuka bagi masyarakat.

Langkah Kedepan: Innovasi

Jika pada mulanya, NGO semacam enggan untuk berbicara tentang bisnis dengan semboyan nirlaba (non profit organisaation), maka perubahan keadaan di tingkat kebijakan pembangunan, alokasi sumberdaya pembangunan, dan juga minat masyarakat pada bisnis, mau tidak mau mengharuskan NGO untuk menafsir ulang dan menata kembali sikap dan posisi tawarnya dalam pergulatan pembangunan.

Hal yang paling krusial dari NGO adalah methodologi pendampingan terhadap masyarakat akar rumput (grassroot) yang mengalami perubahan mendasar dan sporadis dari proses pembangunan dan akses terhadap informasi.

Program yang innovatif, yakni baru, unik, dan lebih efektif untuk pengelolaannya secara lebih mandiri, dan diakses lebih banyak masyarakat, dan terintegrasi dalam sistem informasi dan manajemen perubahan, menjadi tantangan baru bagi banyak NGO yang ingin tetap eksis dalam meniti perubahan. NGO sebenarnya menjadi mitra penting pemerintah dan masyarakat serta assosiasi bisnis ketika program-program yang diiniasinya bersifat baru dan memberdayakan masyarakat dan sistem secara lebih maju dan cerdas.