Rintisan Program

Rintisan Program

PERSEPSI DAN PROGRAM EKONOMI PEREMPUAN PESISIRAN

Rembang, 28/4/2018. Masyarakat pesisi memiliki keunikan tersendiri dalam bertahan hidup. Kondisi laut yang tidak menentu dengan gempuran ombaknya, serta kebijakan negara yang cenderung kurang mendukung mereka, telah menjadikan masyarakat pesisir kehilangan banyak langkah dengan mereka yang berada di kawasan pertanian dan perkotaan.

PERSEPSI hadir melalui kerjasama dengan Asssosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK) Wilayah Jawa sembari menggandeng  Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana di

Program Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan di Kabupaten Rembang sudah dimulai sejak Tahun 2016. Program ini awalnya adalah Program Pendidikan Kemasyarakatan yang telah dilakukan oleh DP3AKB (sebelumnya BP3AKB) Propinsi Jawa Tengah. Melalui program ini telah membentuk kelompok perempuan bernama Pantura Mekar Jaya (PMJ) dengan anggota sebanyak 32 orang.

Program ini berlangsung sejak 2014, 2015, 2016, 2017. PERSEPSI melakukan supervisi dan evaluasi tahunan atas program ini atas permintaan ASPPUK Wilayah Jawa dan DP3AKB (sebelumnya BP3AKB) Propinsi Jawa Tengah , pada 28 April 2018. Yanti Susanti (Direktur), dan Tri Yuli Umiyati (Wadir PPUKM) hadir memfasilitasi proses tersebut di Desa Kalipang, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

Secara umum tujuan Supervisi adalah sebagai berikut 1) Mengetahui   perkembangan    kelompok      perempuan   dan   LKP   paska pelatihan, 2)  Mengetahui hambatan dan pendukung pelaksanaan program. 3)  Meningkatkan koordinasi kelompok perempuan, Pemerintah Desa dan OPD Pemberdayaan Perempuan Kabupaten.

Turut serta memberikan sambutan pada acara ini  Budi Dayanti dan Ragil Wilantika dari DP3AKB Propinsi Jawa Tengah, dan Hersus dari Dinsos PP KB Kabupaten Rembang. Supervisi dilakukan dengan diskusi kelompok terfokus, wawancara, pengisian kuosener, serta pengecekan dokumen dan bukti perkembangan lain. “Pantura Mekar Jaya” merupakan Kelompok Usaha Ekonomi Perempuan yang kemudian melahirkan Lembaga Keuangan Perempuan (LKP) yang dikelola oleh dan untuk mereka dengan pendekatan dan prinsip prinsip perkoperasian.

Hasil supervisi menunjukan 1) Ada  penambahan  wawasan  dan  pengetahuan,  terkait  pengalaman berorganisasi maupun pengembangan usaha, 2)  Ada peningkatan kapasitas diri PUK, seperti semakin percaya diri, 3) berani menyampaikan pendapat, tidak takut bertemu orang (pejabat), 4)bisa memimpin rapat/pertemuan rutin, 5) bisa menjalankan administrasi kelompok meski sederhana, 6)  Rintisan usaha bersama mulai berjalan.

Adapun masalah dan rekomendasi tindaklanjut dari supervisi ini adalah sebagai berikut. Permasalahan yang masih dihadapi  berupa :a.   Pengurus  maupun  anggota  belum  mumpuni  dalam  pengelolaan kelompok sehingga perkembangan kelompok belum bisa dirasakan secara maksimal., b.   Adanya  ego  wilayah  antar  anggota,  memyebabkan  kekompakan antar anggota kurang.      c.   Kapasitas anggota yang belum merata diantara sesama anggota sehingga  akses  kegiatan  di  luar  kelompok  hanya  oleh  orang tertentu.

Adapun rekomendasi untuk mengetasi masalah yang dihadapi beruoa : a.   Perlunya  pelatihan  Management  Organisasi  untuk  meningkatkan kapasitas pengurus dalam pengelolaan kelompok, b.   Perumusan aturan kehadiran dalam kegiatan kelompok, c.   Perlu  pengawalan  dalam  penegakan  aturan  maupun  kegiatan- kegiatan kelompok, d.   Mendorong     munculnya    kader    untuk    mengawal     keberadaan kelompok, e.   Perlunya dukungan nyata dari pemerintahan Desa Kalipang untuk penguatan kelembagaan kelompok.

Progran ini memberikan pengalaman dan tantangan baru bagi PERSEPSI untuk mengembangkan pogran terpadu yang menggabungkan aspek keuntungan pemberdayaan perempuan, konservasi lingkungan dan pengembangan ekonomi melalui kerjasama dari para oemangku kepentingan di sektor pesisir dan kelautan.

ppsdi- ppukm 2018

PERSEPSI DAN PEMBANGUNAN BERBASIS PENGEMBANGAN KAWASAN

(sebuah refleksi untuk bahan rapat gabungan, Sabtu, 9 September 2017)
oleh: Taryanto Wijaya

Meski tidak mudah tetapi harus melakukan. Itulah yang harus dilakukan PERSEPSI ketika harus menggeser cara pandang perancangan dan pengelolaan program dari semula berbasis desa menjadi berbasis pengembangan kawasan. Ini artinya, cara pandang perancang dan pengelola program harus bergeser dari satuan administratif ke kesatuan sumberdaya dan aksesibilitas dan distribusi manfaatnya.

Bidang PKLH sudah mencoba mengawalinya dalam pembentukan satuan pengelola hutan dari berbasis desa menjadi berbasis hamparan hutan yang membentuk satu kesatuan ekosistem, dengan sedikit mengabaikan batas administrasi desa. Sedangkan bidang PPUKM juga telah mencoba dengan pembentukan koperasi SETARA yang lintas desa, serta pendekatan program tenun lurik yang lintas kecamatan di Kabupaten Klaten.

Studi Semagar menjadi entri baru untuk bagaimana memulai mengembangkan program berbasis sumberdaya lintas desa dan jaringan aksebilitas jalan dan distribusi kemanfaatannya. Meski masih sulit, tetapi upaya kesana makin jelas arah dan tahapannya.

Satu area yang didekati bersama lintas bidang program di PERSEPSI mengharuskan tata kelola tim dan informasi secara baik dan terpadu. Ini tidak mudah, karena ada wilayah wilayah teknis, kelembagaan, dan jaringan yang menuntut pengeloaan bersama dengan fungsi masing masing secara saling terkait. Rencana ekowisata mengharuskan adanya pengembangan pengolahan sumberdaya lokal agar memiliki nilai pasar yang baik. Demikian halnya dengan memperbaiki tata kelola tim pelayanan para pengunjung, akses menuju lokasi wisata dan jalur jalur utama yang memungkinkan potensi ekonomi lain di beberapa desa bisa turut dikembangkan.

Agaknya, kepastian arah dan tahapan menjadi wilayah yang masih butuh dipikirkan agar posisi dan peran PERSEPSI tidak gamang dalam menyikapi begitu besarnya tuntutan masyrakat untuk bisa menjadi pendamping pengelolaan ekowisata di berbagai wilayah.

GAGASAN PROGRAM INNOVATIF

 

GAGASAN PROGRAM INNOVATIF
Oleh: Taryanto Wijaya
(Tim Ahli PERSEPSI)

 

PENDAHULUAN

NGO di ujung tanduk. Ketika rakyat di sebuah negara berada dalam kungkungan kebijakan dan program pembangunan yang lebih memihak kelas mapan, NGO bergerak melakukan sejumlah aksi memperkuat kelompok basis untuk menuntut hak. Namun ketika peran mendidik rakyat mulai dimainkan oleh Pemerintah melalui lembaga-lembaga konsultan, peran NGO makin terpinggirkan. Sejumlah NGO yang semula bak cendawan di musim hujan, tergulung secara perlahan begitu muncul program nasional pemberdayaan masyarakat. Sejumlah aktifis NGO yang semula bersikap ideologis dan kritis, secara perlahan ditaklukan oleh mekanisme keproyekan dan tunduk pada kebijakan Pemerintah, dan menjadi peminta-minta baru, dalam menuntut mendapat bagian dalam pendampingan kelompok masyarakat. Ini sebuah ironi, dari sikapnya semula yang mendorong kemandirian, sikap kritis, dan keberlanjutan.

Titik Pangkal Pergulatan

Sebenarnya, pada dasarnya menjadi tanggungjawab Pemerintah atas nama negara untuk memberdayakan masyarakatnya. Namun demikian, banyaknya kebutuhan masyarakat dan terbatasnya anggaran pemerintah sering menjadi alasan, tersingkirnya kelompok-kelompok masyarakat yang tidak beruntung dari proses pembangunan. Pada situasi demikian kelompok-kelompok kritis yang tergabung dalam Organisasi Non Pemerintah (NGO) menemukan alasan pembenar untuk melakukan pembelaan hak, pemberdayaan masyarakat.

NGO hadir membangun penyelesaian atas masalah dan pengembangan atas potensi lokal, dengan lingkup sempit, dengan pendekatan partisipatif, dirasakan lebih menjawab problem riil di tingkat masyarakat. Programnya bersifat baru, dukungan manajemen yang efektif, menjadikan NGO seakan berada dki atas angin.

Namun demikian , kemampuan pendanaan mandiri, ruang lingkup yang ditangani sempit, SDM yang kurang memadai dan transfer kemandirian yang lemah, menjadikan program-program NGO seperti obor minyak, makin lama makin redup, dan mereka meninggalkan masyarakat dampingannya (grassroot) atas nama mencari kelayakan ekonomi keluarga dan masa depan.

NGO ditinggalkan, dan hanya sedikit yang masih dapat dan mau bertahan menjadi pegiat (aktifis) di NGO, bejibaku dengan program pengorganisasian kelompok basis, advokasi untuk perubahan kebijakan, hingga pembelaan hukum di pengadilan.

Kemandirian NGO

NGO memiliki empat pilar utama agar tetap memiliki daya kritis, daya dorong bagi perubahan, sebagai berikut:

1) Dukungan mandat dari kelompok dampingan dan belaan

2) Kelembagaan masyarakat yang dibentuk untuk menjaga sikap dan kritis dan sistem pengendalian perubahan.

3) Kemandirian dan keragamaan sumber pendanaan

4) Program yang innovatif (baru) dan dibutuhkan untuk mendukung bisnis masyarakat,

Jika salah satu dari empat pilar itu runtuh, maka menjadi berat bagi NGO untuk tegak dan tetap bersikap kritis dalam perubahan pembangunan , dimana akses dan kontrol atas keputusan pembangunan sudah begitu terbuka bagi masyarakat.

Langkah Kedepan: Innovasi

Jika pada mulanya, NGO semacam enggan untuk berbicara tentang bisnis dengan semboyan nirlaba (non profit organisaation), maka perubahan keadaan di tingkat kebijakan pembangunan, alokasi sumberdaya pembangunan, dan juga minat masyarakat pada bisnis, mau tidak mau mengharuskan NGO untuk menafsir ulang dan menata kembali sikap dan posisi tawarnya dalam pergulatan pembangunan.

Hal yang paling krusial dari NGO adalah methodologi pendampingan terhadap masyarakat akar rumput (grassroot) yang mengalami perubahan mendasar dan sporadis dari proses pembangunan dan akses terhadap informasi.

Program yang innovatif, yakni baru, unik, dan lebih efektif untuk pengelolaannya secara lebih mandiri, dan diakses lebih banyak masyarakat, dan terintegrasi dalam sistem informasi dan manajemen perubahan, menjadi tantangan baru bagi banyak NGO yang ingin tetap eksis dalam meniti perubahan. NGO sebenarnya menjadi mitra penting pemerintah dan masyarakat serta assosiasi bisnis ketika program-program yang diiniasinya bersifat baru dan memberdayakan masyarakat dan sistem secara lebih maju dan cerdas.

 

Kontak Kami

Perhimpunan untuk Studi dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial (PERSEPSI)

 

Kantor Pusat :

Perhimpunan untuk Studi dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial (PERSEPSI)

Jl. Klaten-Jatinom Km. 3 Kwaren, Ngawen, Klaten, Jawa Tengah- Indonesia

Telp. +62 272 322211

Fax. +62 272 322865

E-mail. persepsi@indo.net.id

 

Kantor Cabang Wonogiri :

Perhimpunan untuk Studi dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial (PERSEPSI)

Jl. Cempaka VI No. 1,  Pokoh, Wonogiri, Jawa Tengah 57615

Tilp/Fax : 0273-322059

Email : persepsi@indo.net,id