TANTANGAN KEMITRAAN DALAM PENYIAPAN LEGALITAS KAYU RAKYAT WONOGIRI

(Wonogiri, 18 Desember 2019, PERSEPSI).  Pencabutan kewenangan pemerintah kabupaten dalam penanganan hutan rakyat dan penyerahannya kepada Dinas Kehutanan Propinsi membawa dampak serius bagi PERSEPSI.  Proses itu membutuhkan waktu 2 tahun untuk penataan internal mereka.  Kemitraan dengan propinsi  Jawa Timur relative bisa terjaga dengan adanya Kantor Cabang Dinas yang relative mudah dilacak.

Berbeda dengan di Jawa Tengah, Kantor Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah XI yang membawahi Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo sempat jeda untuk beberapa lama untuk bisa melakukan kontak dan kerjasama kemitraan dengan PERSEPSI hingga akhir tahun 2019. Hal ini terkendala oleh tidak memadainya PERSEPSI sebagai Badan Hukum yang memenuhi syarat untuk melakukan kontrak pekerjaan melalui proses tender bagi proyek proyek Pemerintah.

Tahun 2019, Edy Supriyanto, selaku Wadir Bidang Program Pertanian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (PKLH) PERSEPSI mengambil prakarsa untuk belajar kemitraan ini dengan menggandeng CV Insanika dari Kabupaten Ngawi Propinsi Jawa Timur, yang telah berpengalaman dalam 5 tahun berhubungan dengan proyek proyek Pemerintah di berbagai propinsi di Jawa.

Kemitraan penyiapan untuk legalitas kayu rakyat mengambil lokasi di Desa Bakalan Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri.  Program yang hanya berlangsung selama 3 bulan  di akhir 2019, telah berhasil dalam menyiapkan 3 hal penting yakni 1) kelembagaan Unit Manajemenn Hutan Rakyat untuk penilaian legalitas kayu, 2) penyiapan dokumen pengajuan sertifikasi verifikasi legalitas kayu SVLK untuk diajukan ke lembaga verifikasi legalitas kayu (LVLK) sebagai penilaian independen, 3) hasil penilaian sendiri (internal audit) sebagai gambaran kesiapan unit manajemen dalam meraih sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang nantinya ditunjukan dengan logo V Legal.

Kelompok Tani Hutan (KTH) Tirtosari II yang memiliki badan hukum koperasi, akan betindak sebagai Unit Manajemen yang diaudit oleh LVLK.  Luas areal yang akan diajukan untuk VLK ini seluas 393,65 hektar, yang dimiliki 670 KK, di 4 dusun yang ada, yakni Bakalan 68.82 hektar, 68 KK), Bendo (143 ha, 199 KK), Belik Jaten 47,88 ha, 149 KK), dan Wot Galih (133 ha, 154 KK). Koperasi tercatat No. 63 pada Notaris Budi Rihatini SH, tertanggal 24 Juli 2015. 

Sertifikasi  SVLK bagi hutan rakyat sifatnya adalah mandatory (wajib) sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor P.30/MENLHK/Setjen/PHPL.3/2016 tentang  Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Peraturan Direktur Jendral (Perdirjen) No, P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar Penilaian Kinerja Hutan Produksi Lestari PHL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) .

Pengalaman kemitraan ini telah membantu mendorong perubahan internal di PERSEPSI untuk bisa memiliki unit badan hukum yang memiliki legalitas memadai untuk bisa melakukan peraihan pekerjaan serupa langsung dengan CDK CDK yang ada di Indonesia, secara mandiri.  Keputusan Rapat Umum Anggota (RUA) tahun 2019 telah mengakomodasi kebutuhan itu.

KTH Tirtosari II Desa Bakalan siap maju untuk penilaian sertifikasi VLK tahun 2020 menunggu fasilitasi dari CDK Wilayah XI tahun depan. Kemitraan PERSEPSI dengan CV Insanika menjadi titik lanjut  pemodelan kerjasama serupa secara lebih taktis dan luas dengan wadah baru yang dikembangkan PERSEPSI. Memang menjadi ironi besar ketika NGO sekelas PERSEPSI tidak bisa meraih pekerjaan menyiapkan verifikasi legalitas kayu rakyat secara langsung dengan pemerintah. (tw-ppsji)

Kontak Kami

Perhimpunan untuk Studi dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial (PERSEPSI)

 

Kantor Pusat :

Perhimpunan untuk Studi dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial (PERSEPSI)

Jl. Klaten-Jatinom Km. 3 Kwaren, Ngawen, Klaten, Jawa Tengah- Indonesia

Telp. +62 272 322211

Fax. +62 272 322865

E-mail. persepsi@indo.net.id

 

Kantor Cabang Wonogiri :

Perhimpunan untuk Studi dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial (PERSEPSI)

Jl. Cempaka VI No. 1,  Pokoh, Wonogiri, Jawa Tengah 57615

Tilp/Fax : 0273-322059

Email : persepsi@indo.net,id