Berita & Artikel

GAGASAN PROGRAM DAN HALAL BI HALAL PERSEPSI

Selasa, 4 Juli 2017 terasa ramah dan mendalam. Aula PERSEPSI Klaten kembali didatangani para pemangku kepentingan di Klaten dan para staff. Meski dengan acara ringkas dan sederhana yang dipandu oleh Tyas Asmorowati, dan bacaan syahdu Al Qur’an oleh Nur Halimah dan terjemah oleh Asykur Rifani, namun suasana tenang meraba hati dan pikiran. Terlebih ketika Direktur Yanti Susanti menyampaikan selamat datang kepada para hadirin. Kantor Klaten seperti menggeliat lagi.

Suasana makin meriah ketika Prof. Dr Musa Asy’ari menyampaikan cermah ringkas tentang halal bi halal dan pengembangan program pluralisme di Indonesia. “Memang yang berpuasa orang Islam. Tetapi semua pihak dan sektor yang berbeda keyakinan pun bergerak dengan Idul Fitri” katanya membuka pembicaraan,” dan ini menunjukan bahwa kemajemukan di Indonesia memang sesuatu yang harus ditangani serius, dan bisa diawali dengan penajaman program pemberdayaan desa terpadu berbasis potensi kawasan”. Profesor adalah Ketua Dewan Penasihat PERSEPSI, yang menaruh minat pada prakarsa pluralisme dan pengembangan ekonomi berbasis kawasan dan ekowisata berkelanjutan di Indonesoa.

Hadir pada acara ini, para pimpinan dan staff PERSEPSI, jajaran pengurus dan pengawas, para mitra dampingan, dan pemangku kepentingan PERSEPSI. Hadir pula Camat Ngawen, dan juga Kepala Desa Kwaren, yang keduanya menyampaikan bahwa posisi PERSEPSI harus masuk dalam sistem perubahan di desa dengan mengawal rencana pembangunan desa, penguatan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa serta Pengawasan Pembangunan oleh Masyarakat secara luas,

Acara diakhiri dengan bersalam salaman saling mendoakan dan memaafkan untuk segala yang kurang berkenan di masa lampau dan harapan bersama di masa yang akan datang.

#tw-ppsdi#

GELAR HASIL STUDI EKOWISATA SEMAGAR GIRIMARTO WONOGIRI

Tim Studi PERSEPSI untuk Pengembangan Wisata Agro Herba Semagar

Tim Studi PERSEPSI untuk Pengembangan Wisata Agro Herba Semagar

Setelah bergulat dalam diskusi di tingkat tim, penggalian data lapangan bersama masyarakat, dan interaksi dengan para pemangku kepentingan di tingkat daerah, Tim Studi Ekowisata Semagar akan memaparkan hasil sementara kajian yang dilakukan.
Kajian digelar di Aula PERSEPSI Wonogiri di hadapan Tim Manajemen PERSEPSI pada Selasa, 20 Juni 2017. Bertindak sebagai pemapar Asykur Rifani, dibantu oleh timnya Riza Fitriana, Artati Tyas Asmorowati, dan Ika Milawati. Sementara bertindak sebagai pembahas adalah Edhy Suprianto (Wadir Pertanian Kehutanan dan Lingkungan Hidup), Nasrah (Wadir Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Pemanfaatan Asset), Tri Yuli Umiyati (Wadir Pemberdayaan Perempuan dan Usaha Kecil Mikro), Taryanto Wijaya (Wadir Pelatihan, Penelitian Studi , Dokumentasi dan Informasi ) dan Anis Rachmawati (Kepala Biro Keuangan dan Umum). Hadir pada acara ini Nur Haliman (Office Manager-Wonogiri ) , Rujiyah (Account Officer – Klaten), dan Rody Hanan Wibowo (Staff Senior).  Acara dipandu oleh Hastin Qomariyati  (Staf Senior PERSEPSI).
Acara ini ditindaklanjuti dengan Rapat Manajemen untuk Evaluasi Program semester I 2017, dan diakhiri dengan buka puasa bersama seluruh jajaran pimpinan dan staf PERSEPSI di Klaten dan Wonogiri.

Tim Studi Semagar ini berbekal SK Direktur PERSEPSI No. 01/PERSEPSI-KPTS/01-2017 tertanggal 26 Januari 2017, dengan 4 keluaran sebagai berikut: 1) terpetakannya potensi desa, 2) terpetakannya potensi kelembagaan desa, 3) adanya analisis masalah, potensi, dan alternatif solusi secara sosial, ekonomi dan lingkungan, 4) terselenggaranya demonstration plot untuk pengembangan tanaman berbasis industri dan pengembangan ekowisata, 5)  tersusunnya  rencana pengembangan ekowisata. Dalam pandangan para peserta pembahasan, output yang masih butuh penajaman adalah pada bagian 3 dan 5.

Studi ini memiliki 4 arti penting sebagai berikut: 1) memberikan data dasar (baseline data) potensi fisik, sosial dan ekonomi Desa Semagar, 2) memberikan wadah berlatih bagi para staff bekerja dalam kerangka study dan pengembangan, 3) terbangunnya upaya berjejaring dengan pihak lain, dan  4) adanya rekomendasi bagi manajemen program PERSEPSI dalam menata dan menindaklanjuti kegiatan untuk waktu berikutnya pada program serupa.

Dalam kata penutupnya Tim Studi Semagar menyampaikan perasaan berbahagia bisa bekerjasama dalam tim, menerjemahkan tugas k e dalam pelaksanaan di lapangan, serta membagi waktu antara pepekeraan pokok dengan kegiatan studi ini, dan memberikan pengalaman berstruktur bagaimana melakukan studi dan pengembangan program pemberdayaan masyarakat.

(tw-20j17)

RAKER PERSEPSI 2017: KESEPAKATAN UNTUK PERUBAHAN JANGKA PANJANG

Bertempat di Aula PERSEPSI Wonogiri, Rapat Kerja digelar pada 21-22 Januari 2017. Diikuti dari unsur staff, manajemen, Badan Pengurus dan Pengawas, membahas agenda – agenda penting untuk program 2017. Sejumlah masukan dimintakan kepada para pakar seperti Bp Fajar Sudarwo (UU Desa), Prof Dr.  Musa Asy’ari (Industrialisasi Usaha dan Desa Inklusi), dan Dr. Erfan Maryono (Pengembangan Ekonomi Pedesaan).

Rapat menyepakati beberapa agenda strategis sebagai berikut:

  1. Rencana Kerja dan Anggaran PERSEPSI 2017 diterima dalam rapat dan menjadi acuan kerja bersama  setelah dilakukan penyempurnaan berdasarkan masukan dari Narasumber, Pengurus dan Pengawas.
  2. Dibentuk dan ditugaskan  Tim Pelaksana yang diperkuat dengan SK Direktur untuk Penjajagan dan Pengembangan Desa Terpadu (P2DT) di Desa Semagar Kecamatan Girimarto beserta sarana pendukung yang dibutuhkan dan mekanisme pertanggungjawaban dan monitoringnya. Jika hasil kesimpulan kajian KAHMI tidak layak (Plan A), maka PERSEPSI akan menindaklanjuti dengan Rencana (Plan B) dengan pengembangan tanaman perkebunan yang sesuai.
  3. PERSEPSI akan menindaklanjuti kesepakatan untuk melakukan studi kelayakan rencana pengembangan industry herbal dalam kerjasama dengan KAHMI.
  4. Program sertifikasi kehutanan yang yang dilakukan perlu dipertajam manfaat ekonomi dan dikaitkan dengan ketahanan pangan, dan pengembangan usaha kecil mikro pada wilayah FMU.
  5. Keterlibatan PERSEPSI dalam program pengembangan masyarakat desa diarahkan untuk:
    1. Pengembangan BUMDES yang memperkuat posisi tawar kelompok perempuan dan UMKM serta kelompok usaha lain yang dimiliki masyarakat desa.
    2. Pengembangan bidang lingkungan dan kehutanan dikaitkan dengan pengembangan ekonomi pengelolaan embung dan bank air.
  6. Dalam rangka mendapatkan manfaat dari program bersama kelompok dan mitra kerja maka PERSEPSI harus melakukan upaya:
    1. Mengidentifikai kembali kelompok dan mitra dampingan
    2. Melakukan kontrak usaha dalam jangka panjang dalam pengembangan nilai ekonomi dari usaha yang muncul  bersama kelompok /mitra/ dan desa dampingan.
  7. Pengelolaan website perlu segera diseriusi untuk membantu publikasi keberadaan lembaga PERSEPSI dan penyiapan input pendukung berupa tulisan, berita dan opini serta gambar yang relevan untuk postingan secara berkala.

Rapat kerja tahun 2017 dilakukan di awal tahun agar memberikan waktu yang cukup dalam persiapan dan lebih baik dalam pelaksanaan dan tindak lanjut hasil-hasilnya. (tw-011)

 

GAGASAN PROGRAM INNOVATIF

 

GAGASAN PROGRAM INNOVATIF
Oleh: Taryanto Wijaya
(Tim Ahli PERSEPSI)

 

PENDAHULUAN

NGO di ujung tanduk. Ketika rakyat di sebuah negara berada dalam kungkungan kebijakan dan program pembangunan yang lebih memihak kelas mapan, NGO bergerak melakukan sejumlah aksi memperkuat kelompok basis untuk menuntut hak. Namun ketika peran mendidik rakyat mulai dimainkan oleh Pemerintah melalui lembaga-lembaga konsultan, peran NGO makin terpinggirkan. Sejumlah NGO yang semula bak cendawan di musim hujan, tergulung secara perlahan begitu muncul program nasional pemberdayaan masyarakat. Sejumlah aktifis NGO yang semula bersikap ideologis dan kritis, secara perlahan ditaklukan oleh mekanisme keproyekan dan tunduk pada kebijakan Pemerintah, dan menjadi peminta-minta baru, dalam menuntut mendapat bagian dalam pendampingan kelompok masyarakat. Ini sebuah ironi, dari sikapnya semula yang mendorong kemandirian, sikap kritis, dan keberlanjutan.

Titik Pangkal Pergulatan

Sebenarnya, pada dasarnya menjadi tanggungjawab Pemerintah atas nama negara untuk memberdayakan masyarakatnya. Namun demikian, banyaknya kebutuhan masyarakat dan terbatasnya anggaran pemerintah sering menjadi alasan, tersingkirnya kelompok-kelompok masyarakat yang tidak beruntung dari proses pembangunan. Pada situasi demikian kelompok-kelompok kritis yang tergabung dalam Organisasi Non Pemerintah (NGO) menemukan alasan pembenar untuk melakukan pembelaan hak, pemberdayaan masyarakat.

NGO hadir membangun penyelesaian atas masalah dan pengembangan atas potensi lokal, dengan lingkup sempit, dengan pendekatan partisipatif, dirasakan lebih menjawab problem riil di tingkat masyarakat. Programnya bersifat baru, dukungan manajemen yang efektif, menjadikan NGO seakan berada dki atas angin.

Namun demikian , kemampuan pendanaan mandiri, ruang lingkup yang ditangani sempit, SDM yang kurang memadai dan transfer kemandirian yang lemah, menjadikan program-program NGO seperti obor minyak, makin lama makin redup, dan mereka meninggalkan masyarakat dampingannya (grassroot) atas nama mencari kelayakan ekonomi keluarga dan masa depan.

NGO ditinggalkan, dan hanya sedikit yang masih dapat dan mau bertahan menjadi pegiat (aktifis) di NGO, bejibaku dengan program pengorganisasian kelompok basis, advokasi untuk perubahan kebijakan, hingga pembelaan hukum di pengadilan.

Kemandirian NGO

NGO memiliki empat pilar utama agar tetap memiliki daya kritis, daya dorong bagi perubahan, sebagai berikut:

1) Dukungan mandat dari kelompok dampingan dan belaan

2) Kelembagaan masyarakat yang dibentuk untuk menjaga sikap dan kritis dan sistem pengendalian perubahan.

3) Kemandirian dan keragamaan sumber pendanaan

4) Program yang innovatif (baru) dan dibutuhkan untuk mendukung bisnis masyarakat,

Jika salah satu dari empat pilar itu runtuh, maka menjadi berat bagi NGO untuk tegak dan tetap bersikap kritis dalam perubahan pembangunan , dimana akses dan kontrol atas keputusan pembangunan sudah begitu terbuka bagi masyarakat.

Langkah Kedepan: Innovasi

Jika pada mulanya, NGO semacam enggan untuk berbicara tentang bisnis dengan semboyan nirlaba (non profit organisaation), maka perubahan keadaan di tingkat kebijakan pembangunan, alokasi sumberdaya pembangunan, dan juga minat masyarakat pada bisnis, mau tidak mau mengharuskan NGO untuk menafsir ulang dan menata kembali sikap dan posisi tawarnya dalam pergulatan pembangunan.

Hal yang paling krusial dari NGO adalah methodologi pendampingan terhadap masyarakat akar rumput (grassroot) yang mengalami perubahan mendasar dan sporadis dari proses pembangunan dan akses terhadap informasi.

Program yang innovatif, yakni baru, unik, dan lebih efektif untuk pengelolaannya secara lebih mandiri, dan diakses lebih banyak masyarakat, dan terintegrasi dalam sistem informasi dan manajemen perubahan, menjadi tantangan baru bagi banyak NGO yang ingin tetap eksis dalam meniti perubahan. NGO sebenarnya menjadi mitra penting pemerintah dan masyarakat serta assosiasi bisnis ketika program-program yang diiniasinya bersifat baru dan memberdayakan masyarakat dan sistem secara lebih maju dan cerdas.

 

Kunjungan FMU Enggal Mulyo ke Kulon Progo

Kunjungan FMU Enggal Mulyo ke Kulon Progo

Oleh : Asykur Rifani

Salah satu kegiatan Perhimpunan untuk Studi dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial (PERSEPSI) di Bidang PKLH adalah pendampingan FMU Enggal Mulyo di Desa Mrayan, Kec. Ngrayun, Kab. Ponorogo menuju sertifikasi FSC (Forest Stewardship Council). FMU ini sebelumnya  telah mendapatkan sertifikat SVLK dengan nomor 0002/MHI-VLKH pada Bulan Maret 2012.  Dalam rangka menuju pre dan main assessment sertifikasi FSC, FMU Enggal Mulyo melakukan study banding ke Koperasi Wana Lestari Menoreh (KWLM) Kabupaten Kulonprogo yang telah mendapatkan sertifikat pada 16 maret 2011 oleh Lembaga Sertifikasi The Rainforest Alliance.  kegiatan ini dilakukan pada tanggal 21 Juni 2014 dengan beberapa pengurus inti  FMU Enggal Mulyo, Kepala Desa Mrayan, PKL Kecamatan Ngrayun dan personil dari PERSEPSI.

Adapun tujuan dari studi banding ini adalah :

  1. Untuk mengetahui pengorganisasian kelompok
  2. Cara mempersiapkan kelompok menuju koperasi
  3. Dokumen apa saja yang dibutuhkan dalam rangka penilaian ujian sertifikasi FSC
  4. Bagaimana penerapan lacak balak dan pengorganisasian pasca sertifikasi.
  5. Manfaat praktis pasca didapatkannya sertifikat FSC.

Difasilitasi oleh Bp. Subagyo selaku ketua pelaksana dan Bp. Sri Windratmo selaku ketua pengurus KWLM disampaikan kepada kami tentang proses pembentukan koperasi sampai diperolehnya sertifikat FSC yang merupakan tujuan utama dari KWLM. Semula KWLM hanya beranggotakan 20 orang dari 11 desa dengan luasan hutan rakyat seluas 110 Ha. Karena masyarakat dari desa sekitar menangkap bahwa KWLM memiliki prospek yang cerah, maka dalam perkembangannya saat sekarang anggotanya bertambah menjadi 18 desa. Komoditas yang dikembangkan oleh masyarakat di 18 desa yang menjadi anggota KWLM adalah mahoni, sengon, dan sonokeling.

Salah satu yang menarik bagi peserta kunjungan dari Ponorogo adalah SOP penebangan. Yaitu pohon yang boleh ditebang minimal memiliki keliling 25 cm dan setiap menebang 1 pohon akan memperoleh 10 bibit dari koperasi. Dengan adanya SOP seperti ini maka akan terjamin kelestarian hutan rakyat anggota KWML di 18 desa.

KWML juga memberi fasilitas kepada anggota untuk mengantisipasi adanya tebang butuh. Yaitu dengan fasilitas kredit tunda tebang yang difasilitasi oleh KWLM dengan program kredit “CUKATA”.

Terkait dengan tata niaga kayu, Kayu yang dijual oleh petani akan dibeli oleh koperasi dengan 2 cara, yaitu :

  1. Koperasi membeli harga sesuai dengan volume log yang telah siap angkut atau sudah disiapkan dipingir jalan
  2. Koperasi membeli kayu dengan kondisi masih berupa tegakan.

Akhir dari Study banding dilanjutkan dengan melihat depo milik koperasi sambil melihat kodefikasi lacak balak serta ada saran agar kedepannya SKAU dikeluarkan oleh koperasi sehingga akan termonitor penebangan yang dilakukan dan data penebangan akan lebih valid.

 

 

PERSEPSI Melakukan Perluasan SVLK bagi Hutan Rakyat

DSC01831Dengan di dukung oleh Uni Eropa, Perhimpunan untuk Studi dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial (PERSEPSI) melakukan perluasan SVLK bagi hutan rakyat di 3 wilayah Kabupaten di Jawa Timur. Adapun wilayah tersebut meliputi 7 desa di Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, 5 desa di Kecamatan Panekan dan Sidorejo Kabupaten Magetan dan 6 Desa di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

Dengan adanya dukungan dari Pemerintah Daerah Ngawi, Magetan dan Madiun diharapkan masyarakat dari 18 desa di 3 Kabupaten yang tergabung dalam 3 FMU (Forest Managemen Unit) akan dapat memperoleh Sertifikat VLK. Dimana pada tahun 2015 sudah akan diberlakukan.   

FLEGT-VPA (Forest Low Enforcement, Governance and Trade-Volountary Partnership Agreement / Perjanjian Kemitraan Sukarela tentang Penegaan Hukum, Ketatalaksanaan dan Perdagangan di Bidang Kehutanan) bertujuan untuk menghentikan perdagangan kayu ilegal dan memastikan bahwa kayu dan produk kayu adalah legal.

Indonesia merupakan negara pengekspor terbesar kayu dan negara pertama di Asia yang menandatangani FLEGT-VPA dengan Uni  Eropa. Penandatanganan tersebut merupakan puncak dari enam tahun perundingan intensif dan konstruktif, yang melibatkan sektor swasta, masyarakat sipil dan pemerintah dari kedua belah pihak.

Perjanjian tersebut menyangkut sistem lisensi untuk produk kayu yang diekspor dari Indonesia ke salah satu dari 28 negara anggota Uni Eropa, berdasarkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), sistem nasional pertama kayu legalitas di dunia yang dilaksanakan berdasarkan prinsip FLEGT.

Setelah FLEGT-VPA sepenuhnya operasional dan lisensi FLEGT dikeluarkan, produk kayu Indonesia akan diakui berada dalam kepatuhan penuh dengan Uni Eropa Timber Regulation (UETR) Nomor 995/2010, yang melarang penempatan kayu ilegal di pasar Uni Eropa. Operator dan pedagang tidak perlu melakukan proses due diligence pada legalitas kayu untuk FLEGT berlisensi produk.

SVLK diterapkan terhadap seluruh simpul pergerakan kayu mulai dari pemilik ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, tempat penampungan kayu, industry primer maupun industry lanjutan. Dari keseluruhan simpul tersebut, khususnya bagi pengelola hutan hak dan industry kecil, penyebaran pengetahuan dan informasi mengenai lisensi FLEGT sampai dengan proses pendampingan terhadap penerapan SVLK masih kurang dilakukan. Proses  ini perlu diperkuat untuk mencapai pemenuhan legalitas, termasuk di dalamnya penguatan kepada para pihak terkait yang terlibat dalam pemenuhan SVLK.

 

Penyegaran Staf

RUA 3

Memasuki tahun 2014 PERSEPSI melakukan penyegaran terhadap staf-nya dengan melakukan review dalam bentuk pelatihan pendampingan sertifikasi hutan rakyat baik PHBML maupun SVLK  dengan system LEI dan FSC. Pelatihan ini merupakan bentuk komitmen PERSEPSI terhadap staf agar dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya dengan semangat baru.

Dalam penyegaran atau pelatihan ini akan dilakukan review terhadap apa yang telah dilakukan pada tahun 2013 untuk dievaluasi sebagai bentuk upaya perbaikan dalam menyelaesaikan pekerjaan pada tahun 2014 maupun akan dijadikan dasar untuk melaksanakan pekerjaaan pada tahun-tahun berikutnya.

Pelatihan akan dilakukan selama 3 hari yaitu pada tanggal 15 sd 17 Januari 2014 di kantor cabang PERSEPSI Wonogiri dengan diikuti oleh 11 orang staf. Sebagai narasumber dalam pelatihan ini adalah staf senior PERSEPSI atau staf yang memiliki ketrampilan dan pengalaman yang lebih mumpuni. Metode pelatihan lebih banyak dengan melakukan diskusi dan sharing pengalaman yang akan mendorong seluruh peserta untuk dapat menyampaikan pengalamannya dan dilakukan upaya perbaikan untuk pelaksanaan kegiatan pada waktu-waktu yang akan datang.

Penanggung jawab pelatihan adalah Wakil Direktur SDM PERSEPSI: Rody Hanan Wibowo

Didukung oleh Manager Kantor Wonogiri : Noor Chalimah

Kontak Kami

Perhimpunan untuk Studi dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial (PERSEPSI)

 

Kantor Pusat :

Perhimpunan untuk Studi dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial (PERSEPSI)

Jl. Klaten-Jatinom Km. 3 Kwaren, Ngawen, Klaten, Jawa Tengah- Indonesia

Telp. +62 272 322211

Fax. +62 272 322865

E-mail. persepsi@indo.net.id

 

Kantor Cabang Wonogiri :

Perhimpunan untuk Studi dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial (PERSEPSI)

Jl. Cempaka VI No. 1,  Pokoh, Wonogiri, Jawa Tengah 57615

Tilp/Fax : 0273-322059

Email : persepsi@indo.net,id